BANNER LOGO 1A

"Satu Tujuan, Satu Tantangan Untuk Peradilan Yang Agung, Salam Satu Pudak"
POSBAKUM
POSBAKUM Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma Gunakan hak anda, manfaatkan POSBAKUM
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Cara termudah untuk mengetahui tentang perkara yang sudah atau sedang di proses
ANYTIME ANYWHERE
Akses situs kami melalui smartphone anda, kapan saja dimana saja.
DIREKTORI PUTUSAN
Kumpulan Putusan Atas Perkara- Perkara Yang Ditangani oleh Pengadilan Negeri Gresik Pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
VIDEO INFORMASI GUGATAN SEDERHANA
Penayangan Video Informasi Mengenai Gugatan Sederhana.
SISTEM INFORMASI PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya. Penanganan Whistleblowing tidak melayani pengaduan saudara yang berkaitan dengan masalah perkara.
SENAYAN
Sistem Informasi Perpustakaan Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A

ucapan idul fitri

TIGA AKTIVIS ALUN-ALUN GRESIK DIVONIS HUKUMAN PERCOBAAN

Gresik - Drama hukum terhadap tiga aktivis Alun-alun Gresik usai.  Ketiga terdakwa divonis hukuman percobaan oleh Majelis hakim yang diketuai oleh Putu Gede Hariadi. Putusan dibacakan secara terpisah karena masing-masing terdakwa memiliki peran yang berbeda.  Pertama terdakwa Rizqi Siswanto (22), mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik aktivis PMII yang dituntut 10 bulan penjara oleh JPU, oleh majelis hakim di vonis dengan hukuman penjara selama 10 bulan dengan masa percobaan selama 1.5 tahun.

ALUN2

Terdakwa di adili karena melanggar pasal 170 KUHP saat Melakukan demonstari save alun alun di depan kantor Pemkab Gresik. Selanjutnya terdakwa Fajar Rosyidi (23), aktivis pedagang kaki lima (PKL) dituntut 7 bulan penjara tapi dalam sidang di vonis selama 7 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun.  Terdakwa terbukti melanggar pasal 351 KUHP karena telah melakukan penganiayaan pada petugas yang jaga saat unjuk rasa. Terakhir terdakwa Abdul Wahab berperan sebagai penggerak unjuk rasa dituntut 1 tahun penjara,  di vonis oleh Majelis hakim dengan hukuman penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan selama 2 tahun. Dari putusan itu, tiga terdakwa dengan didampingi tim kuasa hukum save Alun-alun Gresik menyatakan pikir-pikir. Begitu juga dengan tim jaksa penuntut umum Thesar Yudi Prasetya, Hadi Sucipto dan Angga Saputra ikut menyatakan pikir-pikir. Seperti diketahui,  ketiga terdakwa menjadi pesakitan karena telah melalukan unjuk rasa menolak proyek pembangunan revitalisasi Alun-alun Gresikpada September 2017. Dalam unjuk rasa itu karena tidak ditemui Bupati maupun wakil Bupati, sehingga massa memaksa masuk area kantor Bupati mengakibatkan pagar roboh dan petugas Satpol PP tertimpa pagar, tidak hanya itu petugas kepolisian juga turut menjadi korban. Akibatnya, para korban melaporkan kejadian itu ke Polres Gresik atas dugaan pengerusakan fasilitas umum pagar Pemkab Gresik dan penganiayaan petugas.

Pencarian

SIWAS BULATNEW

 

SURVEI BARU1

  • LIA HERAWATI, SH
  • SILVYA TERRY, SH
  • Dra. SRI SULANDJARI
  • BAYU SOHO RAHARDJO, SH
  • SUBANDRI,SH
  • ASCHAN,SH
  • ANDREAS PURWANTYO SETIADI, SH,MH
  • AGUNG CIPTOADI,SH.MH
  • A.KHASONIDDIN,SH.MH
  • ARTHA ANDI P,SH.MH
  • HERDIYANTO S,SH.MH
  • M.HAMIDI,SH.MH
  • RACHMANSYAH,SH.MH
  • NURTIANINGSIH,SH.MH
  • EDDY, SH
  • Drs. BAMBANG B S,SH
  • MOCH.YULI HADI,SH.MH
  • ARIYAS DEDY, SH
  • FITRIAH ADE MAYA, SH
  • PUTU MAHENDRA, SH.MH
jextensions.com
София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3
Syarat dan Tata Cara Pengaduan Mengacu kepada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. PROSEDUR PENGADUAN…

Baca Selengkapnya

Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan A.…

Baca Selengkapnya

Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tak Mampu Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi…

Baca Selengkapnya